Lintas Nusantara - Pamekasan, Kabupaten Pamekasan mencatatkan pencapaian menggembirakan di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, tingkat kemiskinan di wilayah yang dijuluki Kota Gerbang Salam ini mengalami penurunan yang cukup berarti.
Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Pamekasan tercatat sebesar 13,44 persen. Angka tersebut berhasil ditekan menjadi 12,77 persen pada tahun 2025. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun, terjadi penurunan sebesar 0,64 persen.
Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 4.940 jiwa. Dari yang sebelumnya 123.460 jiwa, kini menjadi 118.520 jiwa.
Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, menyatakan bahwa capaian ini bahkan melampaui prediksi yang sebelumnya dibuat oleh BPS. Badan statistik tersebut semula memperkirakan penurunan baru akan terlihat pada tahun 2027.
Menurut orang nomor satu di Pemkab Pamekasan ini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.
"Ini menunjukkan bahwa apa yang telah kami lakukan mulai membuahkan hasil. Patut kita syukuri bersama," ujar Bupati Kholil.
Dengan capaian ini, Pamekasan kini menduduki posisi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di seluruh Pulau Madura. Hal ini menjadi indikator bahwa program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan cukup efektif.
"Jadi tidak perlu menunggu hingga 2027. Saya yakin Pamekasan dari tahun ke tahun, bahkan bulan ke bulan, kondisinya semakin baik," tegasnya.
Mantan anggota DPR RI itu mengungkapkan salah satu faktor utama yang mendorong penurunan kemiskinan adalah maraknya pabrik rokok lokal di wilayah tersebut. Industri ini dinilai mampu membuka lapangan kerja besar-besaran dan secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat.
"Dalam beberapa tahun terakhir, harga tembakau di tingkat petani juga relatif stabil. Ini berdampak positif terhadap perekonomian rakyat," jelasnya.
Berdasarkan alasan tersebut, Bupati berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan investasi ke depan. Salah satu caranya adalah dengan menjaga keamanan dan ketertiban daerah agar para investor merasa nyaman menanamkan modalnya.
"Jika saat ini baru ada tiga kelas untuk cukai, mungkin perlu ditambah dan diusulkan adanya cukai kelas empat. Dengan begitu, perusahaan rokok lokal skala kecil bisa mendapat perlindungan yang maksimal," pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen Politik dan Kebijakan Universitas Wiraraja Madura, Wilda Rasaili, memberikan catatan tersendiri. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri.
Wilda menekankan pentingnya evaluasi secara berkala dan inovasi yang terus dikembangkan. "Sehingga capaian positif ini dapat berkelanjutan dan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tandasnya.
0 Komentar