Lintas Nusantara - Pamekasan, Langkah nyata dalam meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pada Selasa (7/4/2026), Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, melakukan kunjungan kerja ke Komisi IX DPR RI di Jakarta guna mengawal aspirasi kesehatan warga "Bumi Gerbang Salam".
Dalam kunjungan tersebut, Sukriyanto didampingi oleh Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Rasyid Fansori. Fokus utama mereka adalah memastikan dua isu krusial di bidang kesehatan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Optimalisasi Layanan Jantung di RSUD Smart
Aspirasi pertama yang dibawa adalah permohonan kerja sama antara RSUD Smart Pamekasan dengan BPJS Kesehatan terkait layanan Cathlab (laboratorium kateterisasi jantung). Hingga saat ini, fasilitas medis vital tersebut baru bisa melayani pasien umum, sehingga belum bisa diakses secara maksimal oleh masyarakat kurang mampu.
"Ini adalah ikhtiar kami agar masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh dirujuk ke Surabaya hanya untuk tindakan medis seperti pemasangan ring jantung. Jika Cathlab sudah dicover BPJS, efisiensi waktu dan biaya akan sangat membantu warga kami," tegas Sukriyanto.
Mantan Kepala Desa Blaban ini juga mengungkapkan bahwa permohonan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak April 2024. Namun, karena belum ada disposisi dari pusat, Pemkab Pamekasan memilih untuk menjemput bola ke DPR RI demi mempercepat realisasinya.
Penambahan Kuota BPJS Peserta Pusat
Selain persoalan layanan jantung, poin kedua yang diperjuangkan adalah penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang didanai oleh pemerintah pusat. Hal ini dianggap mendesak agar cakupan jaminan kesehatan di Pamekasan semakin luas dan merata.
"Kami berharap ada tindak lanjut nyata agar kuota dari pusat bisa ditambah. Tujuannya jelas, yakni memberikan perlindungan kesehatan yang layak bagi warga yang belum tercover oleh anggaran daerah," tambahnya.
Harapan untuk Tindak Lanjut Nyata
Sukriyanto berharap melalui pertemuan langsung dengan Komisi IX DPR RI, kendala administratif yang selama ini terjadi di BPJS Kesehatan pusat dapat segera terurai. Baginya, jaminan layanan kesehatan adalah pondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat Pamekasan ke depan.
0 Komentar